Register
Home
Pelantikan bupati dan wakil bupati Kebumen 22 Juli PDF Print E-mail

KEBUMEN - Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih, Buyar Winarso-Djuwarni diperkirakan akan mundur dari jadwal yang ada, yakni 18 Juli 2010. Pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati periode 2010-2015 baru akan dilaksanakan pada 22 Juli 2010 mendatang. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, Ir Budi Hianto Susanto mengatakan, mundurnya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih karena pada tanggal 18 Juli 2010 merupakan hari libur.

Disamping itu, pada tanggal 19, 20, dan 21, agenda di pemerintahan Provinsi Jateng juga padat. "Sehingga dimungkinkan pelantikan baru akan dilaksanakan pada 22 Juli 2010 mendatang," kata Budi Hianto usai penyerahan SK KPU Kebumen No 270/26/KEP/2010 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kebumen di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kebumen, Senin (12/7).

Budi Hianto menjelaskan, dengan mundurnya pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, maka akan terjadi kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati Kebumen karena masa jabatan pasangan bupati KH M Nashiruddin AM dan Wakil Bupati H Rustriyanto SH habis pada 18 Juli 2010. "Jadi ada kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati selama tiga hari. Untuk itu, kita akan minta Pemprov Jateng menunjuk pejabat yang menggantikan jabatan tersebut, " ujar politisi PDIP ini.

Ketua KPU Kebumen, Teguh Purnomo SH MHum mengatakan, penyerahan penetapan hasil pemenang Pilkada ke DPRD sempat tertunda karena ada gugatan dari pasangan lain, yakni pasangan KH M Nashiruddin AM dan Probo Indartono. Namun hasil keputusan MK tetap memenangkan pasangan Buyar Winarso dan Djuwarni. MK menolak semua gugatan yang diajukan oleh pasangan calon incumbent tersebut. "Dengan hasil keputusan tersebut, saya berharap DPRD secepat memproses penetapan pemenang hasil Pilkada Kebumen untuk secepatnya dilantik," katanya.

Keputusan MK
Sementara itu, Ketua Tim Kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati KH M Nashiruddin AM-Probo Indartono SE, Joko Budi Sulistyanto ketika dihubungi Wawasan, Senin (12/7) mengaku menerima hasil keputusan MK. "Kita menerima dan mematuhi keputusan MK. Karena putusan MK adalah hukum tertinggi di Indonesia terkait sengketa pilkada," kata Joko.

Joko menyatakan menang dan kalah dalam perkara politik adalah resiko politik. Meski demikian, dengan pengajuan keberatan ke MK, setidaknya Nashpro sudah pembelajaran politik yang baik kepada masyarakat. Langkah tersebut juga membuktikan Nashpro sudah menggunakan cara-cara yang baik dan elegan untuk menuntaskan perbedaan pendapat. "Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat belajar berpolitik dengan baik dan santun serta tetap berlandaskan pada mekanisme hukum. Tidak menggunakan cara-cara kekerasan seperti yang terjadi di daerah lain," tandasnya.

Sumber :http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=40139&Itemid=47

 
generic viagra no prescription