Register
Home
Banyak Pilkada Rusuh, Adakah Unsur Rekayasa PDF Print E-mail

Pilkada 2010 tak berjalan mulus. Karena banyak pilkada yang justru berakhir dengan berbagai kerusuhan dan amuk massa.

Ada yang menilai, ini gara-gara persiapannya kurang matang, sehingga hasilnya tidak memuas­kan salah satu pendukung calon yang ikut Pilkada.

Tapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah kalau keru­suhan itu gara-gara kurang per­siapan (baca berita: Masih Banyak Pilkada Yang Aman Kok).

Barangkali masyarakat yang belum siap berdemokrasi, ter­masuk para calonnya yang tidak siap untuk kalah.

Kalau bukan gara-gara ini, pa­tut dipertanyakan jangan-jangan  kerusuhan ini ada unsur rekayasa. Pertanyaannya ini pantas diaju­kan mengingat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) se­dang menggarap agar kepala daerah dipilih DPRD.

Rencana ini mau digodok dalam  penggarapan perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 ten­tang Pemerintah Daerah. UU ini mau dipecah menjadi tiga, yakni UU Pemerintah Dae­rah, UU Pemilihan Umum Ke­pala Daerah dan Wakil Kepala Dae­rah, dan UU Pemerintahan Desa.

Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, pihaknya su­dah menyelesaikan naskah aka­de­mik Rancangan Undang-un­dang Pil­kada sebagai peng­ganti UU No 32/2004 tentang Pemda.

Gamawan Fauzi gencar me­nawarkan wacana penghapusan Pilkada langsung. Alasannya, demi efisiensi waktu dan biaya penyelenggaraan Pilkada di 33 provinsi se Indonesia.

Dikatakan, anggaran penda­patan dan belanja daerah telah dikucurkan sebesar Rp 3,545 triliun untuk membiayai pemi­lihan kepala daerah 2010. Ini jauh lebih besar ketimbang biaya untuk pemilu legislatif dan pe­milihan legislatif tahun lalu yang berkisar Rp 2 triliun.

Terlepas apapun alasan peme­rintah, Pilkada secara langsung hendaknya tetap dilaksanakan, tapi tetap perlu diperbaiki segala kekurangannya.

Begitu disampaikan Koordina­tor Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.      

“Patut dipertanyakan kenapa banyak Pilkada rusuh, adakah unsur rekayasa mengingat Ke­mendagri lagi menggodok agar kepala daerah dipilih DPRD,’’ ujarnya.

Dikatakan, Pilkada 2010 ini bila dibandingkan Pilkada sebe­lumnya ini termasuk terburuk. Sebab, banyak yang berujung kerusuhan.

“Tingkat kekerasan dalam Pilkada sekarang berjalan seiring dengan banyaknya gugatan seng­keta di MK,” katanya.

Menurutnya, kerusuhan itu tidak terlepas dari buruknya ki­nerja penyelenggara Pilkada da­lam hal ini KPUD, soalnya ma­syarakat sudah dua kali ikut dalam pelaksanaan Pilkada, na­mun mereka melihat kecurang­an dan kejadian masih seperti se­belumnya.

“Persoalan yang sama masih terjadi, namun penyelenggara membiarkannya tanpa memberi­kan hukum atau sanksi. Hal inilah yang membuat kejengkelan dari masyarakat,” paparnya.

Sementara pengamat otonomi daerah dari Universitas Muham­madiyah Jakarta (UMJ), Rahmat Salam mengatakan, kerusuhan Pilkada gara-gara ketidaksiapan daerah itu sendiri. Sebab, sistem­nya sudah tidak sehat lagi.

Selain itu, lanjutnya, para calon dan pendukungnya tidak siap kalah, hanya siap menang. Maka­nya bagi yang kalah itu pasti akan mencari kesalahan yang menang.

“Kalau kondisinya seperti ini, kemudian ditambah sistem, pro­sedur, dan mekanisme yang sa­lah, tentu wajar saja kalau Pilkada rusuh,” tambahnya.

“Masih Banyak Pilkada Yang Aman Kok...’’
Syamsul Bahri, Anggota KPU

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Syamsul Bahri mengatakan, pelaksanaan Pil­kada secara umum berlang­sung baik dan demokratis.

“Memang ada yang rusuh, tapi itu bukan gara-gara kesia­pan regulasi dan penyeleng­ga­raan­nya,’’ ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Jadi, kata dia, masih banyak Pilkada yang aman. Kalaupun ada ketidakpuasan, lebih banyak diselesaikan lewat Mahkamah Konstitusi (MK) ,’’ tambahnya.

Dikatakan, KPU terus mela­kukan perbaikan dalam pelaksa­naan Pilkada. Pihaknya dan KPUD terus melakukan supervisi dan pemantapan bimbingan.

“Selain itu, KPU juga terus melakukan koordinasi dengan KPUD dan stake holder yang ada,’’ ucapnya.

“Kami Sangat Menyesalkan Kerusuhan Itu’’

Saut Situmorang, Kapuspen Kemendagri

Banyaknya kerusuhan da­lam Pilkada mendapat perhati­an serius dari Ke­menterian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Pusat Penerangan (Kapus­pen) Kemendagri, Saut Situmo­rang mengaku kecewa karena banyak Pemilihan Kepala Daerah yang rusuh. “Kami sangat me­nyesalkan kerusuhan itu,” katanya ke­pada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, ada beberapa pi­hak yang mesti bertanggung jawab dalam mengawal jalannya Pilkada agar berlangsung de­mokratis, yakni penyelenggara, masyarakat, elite politik lokal, dan aparat keamanan.

“Semua pihak hendaknya taat dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” ucapnya.

Saut meminta agar semua pihak mengutamakan kepenting­an umum demi kesejahteraan bersama.

Deputi Menko Polhukam Bi­dang Komunikasi, Informasi dan Aparatur, Sagom Tamboen me­nya­rankan, agar semua pa­sangan calon yang ikut Pilkada hendak­nya secara bersama-sama me­nyaksikan pemilihan.

“Para calon sebaiknya non­ton bareng pemilihan. Bila para ca­lon terlihat rukun, tentu pe­mi­lih­­nya juga demikian, se­hingga tidak ada kerusuhan,” tandas­nya ke­pada Rakyat Merdeka, ke­­marin.

“Persiapannya Kurang Matang”
Arief Wibowo, Anggota Komisi II DPR

Banyaknya Pilkada 2010 yang rusuh gara-gara pelak­sanaannya kurang profesional.

“Persiapannya kurang ma­tang. Seharusnya ditunda dulu sampai semua regulasi sudah siap,” kata anggota Komisi II DPR, Arief Wibowo, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, ada lima faktor terjadinya kerusuhan. Pertama, masih karut marut dan tumpang tindihnya regulasi. Kedua, lam­bat­nya persiapan lembaga penga­was penyelenggara Pil­kada seperti KPUD dan Panwas. 

Ketiga, soal pemutakhiran data pemilih yang dimulai dari masalah basis data yang ber­beda. Keempat, soal pendanaan Pil­kada yang bermasalah. Kelima, soal proses pencalo­nan yang sering bermasalah.

“Kalau lima faktor itu tidak diselesaikan, maka kejadian bentrokan dan kerusuhan akan terus terjadi,’’ ujarnya.

Dia yakin, tindakan refresif yang se­karang digunakan aparat untuk mere­dakan kerusuhan tidak akan mengurangi jumlah kerusuhan. Malah akan menim­bulkan pro­blem di kemudian hari.

Untuk itu, lanjutnya, solusi yang terbaik adalah meng­imbau calon kepala daerah agar bisa menahan diri dan tidak terhasut kekerasan.

Sumber : http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/06/18/96316/Banyak-Pilkada-Rusuh,-Adakah-Unsur-Rekayasa

 
get generic viagra